RAKONTEK DAK TA 2020
Palangka Raya – DAK merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk daerah dalam Pelaksanaan era Desentralisasi. Salah satu hasil (output) yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat bagi pemerintah daerah adalah pembangunan kesehatan di daerah sesuai dengan kewenangannya berada pada jalur (track) yang tepat untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional.
Target tersebut adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang Kesehatan, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Indeks Pembangunan Kesehatan Manusia (IPKM), Penurunan Stunting dan 12 Indikator PIS-PK. Sehingga impian kita untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas dapat terwujud di seluruh wilayah Indonesia. Fakta yang sering terjadi di beberapa daerah adalah dengan tersedianya DAK tersebut maka pada APBD murni untuk anggaran kesehatan mendapat potongan,. Di sisi lain yang sering terjadi pula adalah anggaran kesehatan di beberapa daerah tidak konsisten untuk memenuhi kecukupan alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari APBD Murni sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009.
Dalam sambutannya Kepala Dinas Kesehatan Prov.Kalteng dr. Suyuti Syamsul, MPPM menambahkan, Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan kesiapan daerah untuk menyiapkan data dukung dan melengkapi seluruh usulan yang sudah disetujui baik dari Aplikasi e-planning, ASPAK, e-Renggar, dan KRISNA. Sehingga tahapan yang diinginkan dari pertemuan ini adalah bagaimana diketahui kekurangan yang ada dan melengkapi kekurangan data usulan.
Pada pertemuan ini saya mengingatkan kembali kepada Daerah agar pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di tingkat pusat tanggal 12-15 November 2019 untuk Kalimantan Tengah tidak ada yang mengalami kendala yang berarti dan tidak ada yang tertinggal sehingga membuat alokasi DAK yang ada menjadi hangus.
Pembangunan Kesehatan yang dimaksud di sini merupakan pembangunan secara program baik dari Gizi, Pelayanan Kesehatan tingkat dasar, Pelayanan tingkat lanjut, KIA, PTM, P2M, dan program lainnya. Bukan hanya dari sisi program tetapi juga dari sisi manajerial yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kesehatan. Sehingga output yang ingin dihasilkan dapat realistis untuk dicapai, realistis untuk diukur, spesifik, efisien dari segi waktu dan efektif dalam mencapai sasaran. Salah satu strategi untuk mencapai pembangunan kesehatan yang ideal dapat kita mulai dengan mengoptimalkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Kita tahu bahwa untuk mendapatkan angka tersebut bukan hal yang mudah terlebih penilaian SPM tersebut WAJIB 100 %. Angka yang dikumpulkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah merupakan data agregasi dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Tengah sehingga kami pihak provinsi pun mendukung pencapaian 12 Indikator SPM di Seluruh Kabupaten/Kota untuk mendapatkan hasil maksimal..
